ASN Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis, Walikota Tegal Harus Ciptakan Kondusifitas Kota

INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Nota penyampaian pengantar LKPJ AMJ Walikota Tegal tahun anggaran 2014 – 2019 digelar di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Kota Tegal Selasa (23/10). Jabatan Walikota yang hanya seklentaban itu diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal. Setidaknya hal itu disampaikan Hj. Tuty Alawiyah, anggota DPRD Kota Tegal dari fraksi Pantura. Sebuah fraksi gabungan partai Amanat Nasional dengan partai Hanura yang disingkat dengan fraksi Pantura.

“ Ya kita harapkan Walikota dapat memanfaatkan waktu yang singkat dengan memberikan suasana yang lebih baik terutama dalam menciptakan kondusifitas terutama bagi masyarakat kota Tegal,” Ujar Tuty Alawiyah kepada Kantor Berita Online Jurnalis Indonesia Satu www.indonesiasatu.co.id disela-sela menjelang dilangsungkannya rapat paripurna penyampaian pengantar LKPJ AMJ Walikota Tegal TA 2014 – 2019 serta penyampaian penjelasan Walikota Tegal atas pengantar Nota Keuangan Raperda Kota Tegal tentang APBD  TA 2019.

Selain itu menurut Tuty, dharapkan Walikota Tegal juga dapat menciptakan kondusifitas terutama dikalangan ASN mengingat tahun ini hingga tahun 2019 merupakan tahun politik. Baginya netralitas ASN sangat diperlukan terutama dalam menghadapi agenda pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun 2019.

“ Itu agenda bangsa yang akan kita hadapi dan juga bagi masyarakat kota Tegal. ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selama ini memang kalangan ASN masih cukup lumayan masih kondusif,” Tambah Tuty Alawiyah.

“ yang belum kondusif itu soal penanganan proyek pembangunan fisik yang anggarannya berasal dari APBD. DAK. Banyak proyek pembangunan fisik yang dalam perencanaannya kurang optimal, sedangkan kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan banyak yang kurang pengawasan. Sehingga selesai pelaksanaan, dibiarkan sisa-sisa garapan terbengkalai dan mengganggu pemandangan sekitar proyek. Sementara terdapat juga proyek-proyek yang bisa dibilang proyek gagal. Sebab masih ada sekitar 13 proyek yang belum dilaksanakan. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap proyek tersebut. Sehingga banyak proyek yang sering ditelantarkan begitu saja,” Pungkas Tuty Alawiyah.

Sementara itu Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, MMPd saat menyampaikan nota pengantar LKPJ AMJ menggaris bawahi beberapa hal yang menjadi garis kebijakan dalam hal pendapatan maupun belanja daerah. Menurut Walikota Tegal, dalam hal usaha peningkatan kinerja pendapatan daerah ditempuh melalui kebijakan pengelolaan pendapatan yang meliputi pengembangan sistem dan prosedur dalam pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online siystem, optimalisasi pungutan pendapatan asli daerah, peningkatan ketrampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah, meningkatkan kualitas managemen aset daerah serta optimalisasi BUMD.

Anggaran 2019 Kota Tegal Defisit Rp 80.884.121.000,-

Seperti yang disebutkan dalam penyampaian oleh Walikota Tegal, secara garis besar raperda kota Tegal tentang APBD Kota Tegal untuk anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp 1.011.437.022.000,- (Satu trilyun sebelas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah). Sedangkan untuk anggaran belanja pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.092.321.143.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Melihat keadaan belanja lebih besar dari pendapatan tersebut, maka tahun anggaran 2019 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 80.884.121.000,- (Delapan puluh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Diketahui dalam pembacaan tersebut bahwa rancangan anggaran pendapatan disebutkan bersumber dari pendapatan asli daerah sebesasr Rp 311.668.654.000,- (tiga ratus sebelas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp 618.153.790.000,- (Enam ratus delapan belas milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terakhir sumber pendapatan daerah lainnya yang sah direncanakan sebesar Rp 81.614.577.000,- (Delapan puluh satu milyar enam ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Sementara secara umum pembelanjaan anggaran daerah untuk tahun anggaran 2019 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 446.084.970.000,- (Empat ratus empat puluh enam milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp 646.236.173.000,- (Enam ratus empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (Anis Yahya)

  • Whatsapp

Index Berita